Menurut Yusril Ihza Mahendra, peraturan undang-undang tentang Jakarta sebagai ibu kota dan Jakarta sebagai pemerintah daerah adalah penyebab dari tidak selesainya masalah di Jakarta. Bukan tidak mungkin, jika masih seperti ini permasalahan di Jakarta tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, Yusril mengusulkan agar suatu saat Jakarta lebih baik ditangani langsung oleh pemerintah pusat, bukan lagi bentuknya pemerintah daerah. Gagasan itu juga yang membuat Yusril ikut mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, dan siap bertarung dengan Gubernur Petahana Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok di Pilkada 2017 kemarin. Berbagai cara untuk menarik simpatik publik pun mulai ditempuh oleh Yusril pada saat itu. Mulai dari mendatangi sejumlah partai politik, menjadi pengisi acara di berbagai tempat, bahkan sempat menjadi Kuasa Hukum warga Luar Batang yang akan digusur oleh pemerintah DKI Jakarta waktu itu. Lalu, seperti apa Yusril menarik simpatik publik saat itu? Bagaimana cara ia memperoleh dukungan partai politik?
Keinginan
Yusril Ihza Mahendra untuk maju sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta memang
mengundang banyak pertanyaan dan
kritikan. Pasalnya, jika dilihat dari sejarah Yusril merupakan sosok yang tak asing
lagi di dunia perpolitikan Indonesia. Bisa dibilang ia merupakan tokoh senior
dalam politik. Sederet jabatan pernah ia pegang, mulai dari jabatan di
organisasi, partai politik, hingga di pemerintahan. Yusril pernah tiga kali
menjabat sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan Indonesia, yaitu Menteri Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Persatuan Nasional Presiden Abdurrahman
Wahid, Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada Kabinet Gotong Royong Presiden
Megawati Soekarnoputri, dan terakhir sebagai Menteri Sekretaris Negara pada
Kabinet Indonesia Bersatu Presiden Susilo Bamang Yudhoyono. Bahkan ia juga
pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden. Belum lagi, pada tahun 1998
hingga 2005, ia merupakan ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) pertama dan
kini ia terpilih kembali menjadi ketua umum partai tersebut.
Tak hanya sebagai politikus saja, ia juga dikenal sebagai pakar hukum
tata Negara dan tokoh intelektual
Indonesia. Jika dilihat dari struktur organisasi pemerintahan, tentu menjadi seorang
Gubernur adalah sebuah jabatan di bawah pemerintah pusat. Sedangkan Yusril
sendiri dulu sudah pernah menjabat di pemerintah pusat. Tak hanya itu saja, jika
ia jadi maju menjadi calon gubernur di Pilkada 2017, secara otomatis ia
berhadapan langsung dengan para politikus yang secara pengalaman di bawahnya,
yaitu Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Namun, secara survey, kepopuleran Yusril
saat itu masih kalah dengan kepopuleran Gubernur Petahana Basuki Cahaya Purnama.
Saat itu, ia pun harus memutar otak untuk menarik simpatik publik terhadapnya.
Mulai dari mendatangi sejumlah partai politik, pengisi acara, bahkan ia
pernah menjadi Kuasa Hukum dari warga Luar Batang yang akan digusur oleh
pemerintah DKI Jakarta saat itu. Berbagai kritikan tajam pun mengalir terhadap
dirinya saat itu. Namun, Yusril pun mengaku tak masalah terhadap kritikan
tersebut. Karena ia mengaku punya tujuan besar atas niatannya untuk maju di
Pilkada 2017. Berikut adalah liputan khusus tentang Yusril Ihza Mahendra saat
ia berada di Universitas Indonesia pada tahun 2016 kemarin.
Perjalanan
Politik. Jumat (22/04) saya bertemu dengan Yusril Ihza Mahendra di
Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat. Sekitar pukul 11.00 WIB, ia tiba
di stasiun UI memakai almamater berwarna Kuning dan celana bahan warna hitam
dan langsung disambut oleh para mahasiswa UI yang memakai jas almamater
kebanggaan mereka warna kuning. “Selamat datang Prof Yusril ke Kampus perjuangan,”
sambut para mahasiswa tersebut kepada Yusril. Siang itu Yusril datang bersama
para pendukungnya menaiki Commuter Line dari Stasiun Manggarai, Jakarta Pusat menuju
Stasiun Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
Hari
itu, Yusril akan mengisi tiga kegiatan di Kampus UI, yaitu menjadi Khatib Salat
Jumat di Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia, menghadiri acara Center
for Election and Political Party (CEPP) bertema Dialog Kebangsaan; Dari UI
Untuk Bangsaku, dan terakhir ia akan menjadi pembicara acara Tatsqif Pengajian
Mahasiswa bertema Dinamika Keumatan Nasional dan Internasional di Fakultas
Teknik UI. Setelah menyapa warga UI, Yusril pun kemudian dijemput dengan mobil
untuk menuju ke Fakultas Hukum UI. Yusril akan mempersiapkan diri menjadi
khutbah karena sebentar lagi akan masuk waktu Salat Jumat.
Tak
lama kemudian, Yusril pun sampai di Fakultas Hukum dan langsung mempersiapkan
diri di sebuah ruanganan sambil diiringi oleh para koleganya. Yusril disambut oleh
para dosen dan staf Fakultas UI. Terlihat mereka duduk di sebuah kursi sofa
berwarna cokelat. Mereka membicarakan tentang agenda Yusril di kampus tersebut.
Setelah kurang lebih 30 menit, Yusril pun keluar dari ruangan memakai baju
kokoh warna hijau dan celana bahan warna hitam serta kopiah warna hitam. Yusril
pun memilih berjalan menuju Masjid karena letak Masjid bersebelahan dengan
gedung Fakultas tersebut.
Setelah
Khutbah dan Salat Jumat selesai, Yusril pun kemudian menuju ke ruang
secretariat Masjid untuk menikmati hidangan makan siang yang sudah dipersiapkan
untuknya. Setelah makan siang, Yusril kemudian mempersiapkan diri untuk acara
selanjutnya. Terlihat Yusril sedang memakai almamater warna kuning kembali.
Sekitar pukul 13.00 WIB, Yusril pun kemudian menuju ke Taman Lingkar
Perpustakaan UI. Sesampainya di lokasi, kedatangan Yusril pun langsung disambut
oleh para Mahasiswa dan sejumlah tamu undangan. “Hidup gubernur, Bang Yusril,”
ucap sebagian para tamu yang hadir.
Yusril
akan menjadi pembicara di acara Dialog Kebangsaan: Dari UI Untuk Bangsaku.
Acara tersebut digelar oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UI dan Komite
Aktivis IKM UI. Menurut salah satu panitia, Yusril diundang karena ia merupakan
salah satu alumni UI yang mempunyai pengalaman di bidang politik Indonesia. Tak
hanya Yusril, acara tersebut juga dihadiri oleh beberapa alumni lainnya,
seperti Fahri Hamzah dan budayawan Ridwan Saidi. Selain itu, Rektor UI Muhammad
Anis juga hadir di acara tersebut. Kurang lebih 500 peserta hadir di acara
tersebut.
Saat
sambutan, Yusril kemudian bercerita tentang perjalanan dirinya saat menjadi
mahasiswa UI hingga ia bisa sampai terjun di dunia politik. Yusril mengaku
bangga karena menjadi salah satu warga kampus Universitas Indonesia.“Saya senang dan saya bangga
menjadi warga universitas indonesia. saya terus terlibat dalam banyak kegiatan.
Kegiatan akademik, aktivis mahasiswa,” ucap Yusril saat memberikan sambutan di
acara Dialog Kebangsaan.
Yusril
memang merupakan alumni dari Universitas Indonesia. Ada banyak kenangan di
kampus yang berjuluk kampus kuning tersebut. Dari mulai ia menjadi seorang
Mahasiswa hingga menjadi seorang guru besar diperolehnya di sana. Setelah lulus
SMA, ia melanjutkan kuliah S1 di Universitas Indonesia mengambil jurusan Ilmu
Filsafat di Fakultas Sastra dan juga Hukum Tata Negara. Selama menjadi
mahasiswa UI, bakat politiknya terlihat ketika ia aktif dalam kegiatan
mahasiswa. Yusril pernah terpilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan
Mahasiswa (MPM) UI, betgabung di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Badan
Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (BKPMI).
Setelah menyelesaikan pendidikan
SI-nya di Universitas Indonesia, kemudian Yusril mengambil gelar master di
University of the Punjab, India, dan terakhir ia mendapat gelar Doctor of
Philosophy dalam politik di University Sains Malaysia. Di
dunia pendidikan Yusril Izha Mahendra dikenal sebagai Professor dan Pakar Hukum
Tata negara, ia berprofesi sebagai dosen di beberapa universitas seperti dosen
di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), kemudian dosen di
Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman pada tahun 1983, serta Guru
besar di Program Pascasarjana UI dan juga Fakultas Hukum UI. Selain itu, ia
juga diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Indonesia dan
mengajar Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum pada program
pascasarjana UI.
Keaktifannya
di dunia pendidikan dan organisasi akhirnya membuat ia terpilih sebagai ketua
di berbagai organisasi politik maupun partai. Pada tahun 1998 hingga 2005, ia
terpilih menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB). Selain itu, Yusril juga
pernah menjadi anggota organisasi yang berafiliasi kepada Partai Syarikat Islam
Indonesia (PSII) yang bernama Pemuda Muslimin. Tak hanya itu saja, Yusril juga
pernah menjadi pengurus Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).
Pada
pemerintahan, Yusril pernah menjabat menteri di 3 era cabinet pemerintah. Pada
era Presiden Abdurrahman Wahid, Yusril dipercaya menempati posisi Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri
Yusril Izha Mahendra menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Kabinet Gotong Royong, dan terakhir pada masa Kabinet Indonesia Bersatu dengan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Sekretaris Negara.
Tujuan Pencalonan. Keinginannya menjadi
gubernur ternyata sudah dipikirkannya matang-matang. Keinginannya tersebut tak
terlepas dari segala permasalahan ibu kota yang tak kunjung terselesaikan saat
itu, seperti persoalan kemacetan jalan, banjir, dan sampah. Buatnya, dengan
membenahi provinsi Jakarta itu sama saja dengan membenahi Negara. “Saya
katakan, membenahi negara harus dimulai dari ibu kotanya. Ibu kota semua negara
adalah pintu gerbang dan simbol dari negara itu. bagus ibu kotanya, bagus juga
negaranya. Rusak ibu kotanya, rusak juga negaranya,” terang Yusril.
Jika
menjadi gubernur, Yusril ingin menyelesaikan segala permasalahan yang ada di
Ibu kota. “Saya ingin menyelesaikan permasalahan lama antara pusat dan daerah
yang tak kunjung terselesaikan sampai sekarang dan menimbulkan masalah2 dan
juga kita tidak dapat menyelesaikan dalam mengatasi broblem indonesia dan
problem Jakarta,” ucap Yusril.
Yusril
mengkritisi pemerintahan Jakarta saat itu, yang di pimpin oleh Gubernur Basuki
Cahaya Purnama. Menurutnya, tidak ada kewenangan yang jelas di pemerintahan
daerah Jakarta dan pemerintah pusat. “Dimanakah kewenangan pemerintah RI di
jakarta. kenyataannya kewenangan pemerintah pusat itu hanya di pagar istana itu
saja. Di luar itu daerah. Dan itu kewenangan gubernur daerah khusus ibu kota
jakarta,” ucap Yusril.
Menurutnya, dua kewengangan tersebut yang merupakan salah satu penyebab
tidak selesainya permasalahan Jakarta sekarang. Seperti diketahui,
Jakarta sekarang memilki dua peraturan undang-undang. Pertama, Undang-undang Nomor 23
tahun 2014 sebagai Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 29 tahun 2007
tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara. “Yang
ingin diselesaikan oleh pemerintah pusat terbentur oleh kewenangan daerah.
Sehingga persoalan itu terus tidak terselesaikan. Baik persoalan kemacetan lalu
lintas, masalah pemukiman, masalah banjir, masalah sampah. Masalah-masalah ini
tidak terselesaikan karena kewenangan yang tumpang tindih antara satu dengan
yang lain,” terang Yusril.
Melihat
dua kebijakan tersebut, yusril menilai agar suatu saat Jakarta ditangani oleh
oleh pemerintah pusat, bukan lagi sebagai pemerintah daerah. “Saya berfikir
suatu saat lebih baik jakarta berada langsung dibawah pemerintah pusat RI,
tidak lagi dalam bentuk pemerintah daerah. Ibu kota negara republik indonesia
adalah milik seluruh rakyat indonesia. bukan milik warga DKI saja. Ini jalan
yang kita pikirkan,” ucap Yusril.
Namun,
keinginannya tersebut diakui oleh Yusril akan memerlukan waktu yang cukup lama.
Memerlukan transisi beberapa tahun agar Jakarta dibawah langsung pemerintah
pusat. Karena hal tersebut yang membuat Yusril
ingin maju dalam pencalonan sebagai gubernur Jakarta. “karena itu saya tertarik
untuk maju ke pencalonan gubernur dki jakarta. berkeinginan untuk memberikan
kontribusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan jakarta. menyelesaiakna
persoalan jakarta adalah menyelesaikan persoalan bangsa,” jelas Yusril.
Yusril
yakin, permasalahan Jakarta akan segera teratasi apabila Jakarta ditangani
langsung oleh pemerintah pusat. Selain itu juga akan memudahkan kordinasi
dengan pemerintah daerah lain.
Yusril sepakat bila mengatasi permasalahan di Jakarta tidak bisa dilakukan
seorang diri oleh Gubernur DKI Jakarta. Misalnya saja dalam mengatasi kemacetan
perlu bekerjasama dengan pemerintah daerah sekitarnya dan pemerintah pusat. “Bagaimana
kita mengatasi banjir di jakarta. jakarta menjadi muara aliran sungai yang dulunya
da di pegunungan jawa barat. Bagaimana kita mengatasi tumpang tindih
kewenangan, kordinasi kewenangan antara jakarta, jawa barat, dan banten. Kalau
diserahkan ke masing-masing gubernur persoalan ini tidak selesai. kecuali
pemerintah pusat atau jakarta, dibawah langsung pemerintah pusat. Mengatasi
masalah saja, gubernur yang sekarang ini berkali kali menutup bantar gerbang.
Saya bilang, tutup aja. kita nggak takut. Seminggu aja anda tutup bantar
gerbang, jakarta ini akan menjadi lautan sampah. Jakarta bukan lah tempat yang
tepat untuk mengolah sampah,master plan pemerintah dki ingin membangun 7 tempat
penanganan sampah di jakarta. sampai hari ini hanya satu yang bisa bekerja di
sunter. Yang lainnya nggak ada . jadi persoalan2 ini selain dari pada persoaln
teknis yang harus menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Tapi juga persoalan hukum, persoalan
pengembangan wilayah, persoalan sosial, persoalan budaya yang ada di jakarta
yang semestinya dapat kita pikirkan bersama sama. Saya tentu punya pemikiran
global tentang hal itu,” terang Yusril.
Tak
hanya itu saja, jika terpilih menjadi Gubernur saat itu, Yusril juga berencana
dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun ia akan mengentaskan kemiskinan di
Jakarta. “Persoalan-persoalan itu tentu
pertama adalah kita selesaikan dari sudut pemerintah. Pemerintah harus
menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Jakarta itu
pertama kali adalah persoalan ketimpangan social ekonomi antara masyarakat
miskin dan masyarakat kaya. Nah saya memang berencana untuk dalam kurang dari 5
tahun itu untuk menghapuskan kemiskinan di Jakarta,” ucap Yusril.
Selain
itu, untuk pengelolaan dana dari perusahaan juga nantinya akan berdasarkan
kesepakatan pemerintah dan DPRD. “Ada rencana-rencana yang memang kita lakukan
nanti. Tapi saya berkeinginan bahwa dana kompensasi dari kegiatan--kegiatan
apapun, dana CSR dari perusahaan-perusaan itu harus dikelola oleh APBD. Paling
tidak itu harus dikelola berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan DPRD,
dengan demikian kita secara demokratis menyelesaikan persoalan2 untuk menangani
proyek-proyek yang ada di jakarta. Tidak seperti sekarang. Ditangani oleh
gubernur sendiri seolah olah sebagai dana Non APBD,” terang Yusril.
Simpatik Publik dan Parpol. Setelah
acara tersebut selesai, Yusril pun kemudian bersiap-siap menuju acara
selanjutnya. Kali ini ia akan menjadi pembicara acara Tatsqif Pengajian Mahasiswa bertema
Dinamika Keumatan Nasional dan Internasional di Fakultas Teknik UI. Yusril
kemudian melepas almamater dan berganti pakaian dengan memakai baju kemeja
lengan pendek warna putih. Sekitar pukul 16.00 WIB, dari Taman Lingkar
Perpustakaan UI, Yusril kemudian menuju ke Fakultas Teknik UI. Tak lama
kemudian, Yusril pun sampai di lokasi dan langsung disambut oleh para mahasiswa
yang sudah menunggunya. Tak hanya sendiri, Yusril juga ditemani oleh Adhyaksa
Dault yang juga menjadi pembicara di acara tersebut.
Sebagai
penantang Gubernur Petahana Ahok di Pilkada 2017, Yusril merupakan salah satu
bakal calon gubernur Jakarta yang aktif saat itu dalam berinteraksi dengan
warga Jakarta. Berbagai cara untuk menarik simpatik
publik pun kini mulai ditempuh oleh Yusril. Mulai dari mendatangi sejumlah
partai politik, menjadi pengisi acara di berbagai tempat, bahkan ia menjadi
Kuasa Hukum warga Luar Batang yang akan digusur oleh pemerintah DKI Jakarta
saat itu. “Semakin tersedia panggung buat saya untuk berbicara
ke publik, semakin memperbesar dukungan publik kepada saya. saya pikir itu
positif saja bagi saya dan setiap hari saya melakukan kegiatan-kegiatan.
Termasuk juga hari ini. proses itu berjalan. Dan proses pengumpulan tanda
tangan juga berjalan di masyarakat. Dan itu kita lakukan secara balens. Proses
negosiasi dengan partai-partai politik,” terang Yusril.
Menurut
Yusril, saat itu ia belum ada partai yang menyatakan resmi mendukungnya. Meski
begitu, ia pun optimis akan memperoleh dukungan dari partai. Hampir semua
partai sudah ia datangi agar memperoleh dukungan terhadapnya. Ada mekanisme
partai yang ia patuhi ketika mendaftar ke partai politik. Salah satunya adalah
dengan mengisi formulir pendaftaran dan menunggu hasil keputusan dari setiap DPP
partai. “Saya sudah berbicara dengan partai-partai politik kecuali nasdem dan
hanura. Karena nasdem dan hanura sudah memutuskan akan mendukung petahana. Pada
prinsipnya semua partai itu punya pandangan yang sama bahwa mereka akan mencari
calon internal maupun eksternal yang punya kapailitas. Dan yang paling penting
adalah punya elektabilitas palinng tinggi berhadapan dengan katahana. Saiapa
yang akan mereka tentu kan ya kita lihat daripada hasil survey yang dilakukan
oleh masing-masing partai maupun dilakukan oleh lembaga independent,” ucap
Yusril.
Sekitar pukul 18.00 WIB, acara diskusi tersebut
selesai. Untuk mengabadikan momen tersebut, terihat mereka berfoto bersama.
Didampingi dengan para koleganya, Yusril pun kemudian keluar dari ruangan
tersebut untuk pulang ke rumahnya. Sebagai salam perpisahan, tak lupa merekapun
berjabat tangan satu sama lain. Acara tersebut juga menandai selesainya
kegiatan acara Yusril pada hari itu.
0 Komentar